ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Undang-Undang Ternate UUT koleksi peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini berupa surat perjanjian dan pengangkatan Raja Tambuku yang berada di bawah kekuasaan Ternate. Penelitian ini bertujuan menyajikan edisi teks UUT dan menjelaskan bentuk wacana kekuasaan yang terdapat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan teori filologi dan teori analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima naskah UUT hanya ada dua yang sama tetapi tidak identik. Perbedaan yang terdapat pada dua naskah yang sama ini terletak pada lampiran teks. Berkaitan dengan itu, digunakan metode landasan untuk menyajikan edisi teks. Teks yang telah dibuat edisinya ini kemudian dikaji melalui pendekatan analisis wacana. Melalui pendekatan ini, struktur wacana UUT dianalisis untuk mengeluarkan makna teks melalui bahasa. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa UUT diproduksi sebagai respon terhadap pemberontakan Raja Tambuku. Untuk mengantisipasi pemberontakan berulang, Belanda menciptakan pengetahuan baru berupa produksi undang-undang dengan struktur yang terdiri atas exordium, isi, penutup, dan lampiran. Elemen-elemen struktur tersebut memperlihatkan dominasi kekuasaan Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi. Kekuasaan tersebut terlihat melalui pembuatan aturan dan intervensi terhadap aturan yang sudah ada di Tambuku. Selain itu, kekuasaan juga terlihat dari aspek bahasa yang digunakan dalam teks. Aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris dalam teks UUT memperlihatkan adanya upaya dominasi kekuasaan di Tambuku. Hal ini terlihat dari penggunaan jenis kalimat, pilihan kata, dan ungkapan yang bermakna retoris.

---

ABSTRACTThe research examines the manuscripts of Ternate Laws Undang Undang Ternate which are part of the chest collection koleksi peti of the National Library of the Republic of Indonesia. These manuscripts contain letters of agreement and the appointment of King Tambuku who reigned under the Sultanate of Ternate. The aim of this research is to produce a textual edition of the Ternate Laws, as well as explaining various forms of discoursal power contained therein. These objectives were achieved by applying theories from the philology and discourse analysis. The results show that, of the five Ternate Laws manuscripts under investigation, only two were found to be similar, albeit unidentical. The difference between these two similar manuscripts is in their appendices. In relation to this, the basic method was applied to compose the textual edition of the Ternate Laws. The resulting text was then examined using the discourse analysis approach. In this approach, the discoursal structure of the Ternate Laws was analyzed in order to extract textual meanings which were expressed by means of a language. The results show that the Ternate Laws were produced as a response to the rebellion of King Tambuku. In order to prevent any future rebellions, the Dutch colonial government created a new body of knowledge in the form of written Laws whose structure consists of an exordium, contents, conclusion, and appendices. Such structural elements signify the dominance of the Dutch colonial government in the areas of politics, law, and economy. This power is demonstrated by their intervention in the creation of regulations, as well as in the regulations already existing in Tambuku. Furthermore, power is also revealed through the language used in the manuscripts. Analyses of Ternate Laws manuscripts in terms of various linguistic aspects, such as semantics, syntax, stylistics, and rhetoric, indicate an effort to achieve dominance over Tambuku. This effort is further revealed through the uses of certain sentence types, word choices, and expressions with rhetorical meanings.