Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum dari diterapkannya konsep pengakuan anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pengakuan anak hanya bisa dilakukan apabila kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan sah menurut agama. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam, serta Nieuw Burgerlijk Wetbooek. Sel ain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep awal pengakuan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta konsep pengakuan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hukum Islam, serta Nieuw Burgerlijk Wetbooek. Tujuan umum dari skripsi ini adalah memberikan gambaran dari akibat hukum konsep pengakuan anak dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterapkan.

---

This Thesis focus on Legal Effect of Recognition of Child in Article 49 of LawNumber 24 Year 2013 concerning Population Administration regulating thatrecognition of child is only possible for the parents were married in religious law.In this thesis, disscused about status of childern accordig to Book of The Law ofCivil Law, Law Number 1 Year 1974 concerning marriage, Islamic Law, andNieuw Burgerlijk Wetboek. Futhermore, this thesis also disscus basic concept ofrecognition of child in Book of The Law of Civil Law, and concept of recognitionof child in Law Number 1 Year 1974 concerning marriage, Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46 PUU VIII 2010, Islamic Law, and Nieuw BurgerlijkWetboek. The general aim of this thesis to provide description about Legal Effectof Recognition of Child in Article 49 of Law Number 24 Year 2013 concerningPopulation Administration.