Awal tahun 2000, kasus penipuan dengan menggunakan hipnotis mulai marak bermunculan. Biasanya, dalam kondisi 'tidak sadar', korban harus kehilangan barang berharga setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelaku baik sekadar berkomunikasi ataupun bersentuhan langsung. Selain digunakan di dunia medis, hipnotis ternyata juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana penipuan dan mengklaim bahwa dirinya dikenai hipnotis oleh si pelaku tindak pidana sehingga tidak memiliki daya untuk melawan. Namun kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah penggunaan hipnotis dalam melakukan kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau tidak. Jika melihat pada artikel-artikel berita, kebanyakan polisi menggunakan pasal penipuan untuk menjerat pelaku hipnotis yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan bahwa hipnotis dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat sesuai Pasal 378 KUHP.

---

In the beginning of year 2000, fraud cases which used hypnotic as its method were starting to emerge. Often, in the state of 'unconsciousness', the victims had to lost precious possessions after interracting with the perpetrators, whether it's only by communicating or direct contact. Aside from being used in medical treatment, hypnotic practices had also been claimed as one of the means to do crime. Victims of fraud cases often claimed that they were being hypnotized to the point that they couldn't fight back. But then, arise questions whether the use of hypnotic practice as a mean to do crimes is one of the offences regulated in Indonesian Penal Code or not. Many investigators from police force used the fraud article in Indonesian Penal Code to ensnare the perpetrators, that is Article 378 of Indonesian Penal Code with reasoning that hypnotic practices can be categorized as knavery, according to Article 378 of Indonesian Penal Code.