ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab para sekutu dalam hal pemohonan pailit persekutuan komanditer yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) dan Undang­ undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 18 KUH Dagang, sekutu pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan persekutuan komanditer, sampai dengan harta pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas uang atau barang yang dimasukkannya ke dalam persekutuan kecuali namanya digunakan dalam nama persekutuan komanditer danlatau ia ikut melakukan pengurusan persekutuan komanditer. Namun demikian, tanggung jawab sekutu pengurus sampai dengan harta pribadi ini baru dapat dilaksanakan apabila kas persekutuan komanditer tidak mencukupi untuk membayar utang persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.