Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa bukti kepesertaan program asuransi wajib kecelakaan penumpang semata-mata dapat dibuktikan dengan kupon pertanggungan. Pengaturan tersebut menjadi tidak sesuai dengan implementasi yang ada karena pada kenyataannya sudah tidak lagi diberlakukan kupon pertanggungan. Perubahan sistem tiket merupakan salah satu faktor penyebab tidak diberlakukannya kupon pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penulis berusaha untuk menelusuri bagaimana kekuatan pengaturan kupon pertanggungan serta masih relevan tidaknya kupon pertanggungan untuk diterapkan pada sistem tiket kereta rel listrik dan busway. Hasil penelitian yang didapat adalah kupon pertanggungan merupakan salah satu bukti untuk mengajukan klaim asuransi, dimana keseluruhan bukti harus terpenuhi secara kumulatif. Pengaturan mengenai kupon pertanggungan sebagai bukti kepesertaan sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

---

Indonesia regulates that proof of passenger insurance in passenger accident compulsory insurance program only can be proved by an insurance coupon. Those regulations are not suitable with the implementation due to not applying of the insurance coupon over our condition. One of the factors causing an insurance coupon is not applied anymore is the changes of ticket system.

This study is a normative-juridical research. The author explores the strength of insurance coupon regulation and the relevance of insurance coupon to be applied in electric train and busway ticket system.

The result of this study reveals that insurance coupon is one of the proofs that shall be used to claim insurance, whereas all other proofs are also need to be fulfilled cumulatively. This study reveals that the regulation of insurance coupon is not relevance to be applied with our current condition.