Meskipun fakta memperlihatkan bahwa pertukaran people-to-people dalam hubungan antar-selat yang terus meningkat secara signifikan nyatanya tidak juga mengakhiri kebuntuan politik diantara Cina dan Taiwan. Diplomasi koersif Cina dalam kebijakan antar-selat digunakan sebagai alat diplomasi Cina untuk memaksa Taiwan menerima prinsip one-China dan melakukan reunifikasi melalui formula one country, two systems. Dalam prakteknya, diplomasi koersif yang dilakukan Cina tidak selalu mengalami kesuksesan. Tesis ini membahas kegagalan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwan pada periode pemerintahan Lee Teng-hui (1995-2000) melalui analisa studi kasus komparasi yang difokuskan pada kegagalan diplomasi koersif Cina pada kasus krisis antar-selat 1995-96 dan keberhasilan penggunaan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Chen Shui-bian pada kasus reformasi pro-kemerdekaan 2003-04.

---

Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relation improved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China (PRC) and Taiwan (ROC). PRC's coercive diplomacy on Cross-strait relation policy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-China principle and agree to unify with China through one country, two systems formula. In practice, China's use of coercive diplomacy not always experiencing a full success.

This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through an analysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercive diplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success of PRC's coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration in pro-independence reform 2003-04.