Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan sampel tiga puluh Pemerintah Daerah Provinsi dengan tahun sampel dari tahun 2008 hingga 2012 sehingga total jumlah observasi adalah 150.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Hasil ini konstan dengan menggunakan jumlah kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK ataupun jumlah laporan masyarakat atas indikasi korupsi.This study aims to obtain empirical evidence related to the effect of irregularities detected and follow up BPK?s recommendations on the level of local government corruption. This research is a quantitative study using a sample of thirty Provincial Government with the sample from 2008 to 2012, bringing the total number of observations is 150. The results of this study proves that irregularities detected has positive effect and follow up BPK?s recommendations has negative effect on the level of corruption in Local Government. The result is constant by using the number of corruption cases have been handled by KPK or the number of public reports on indications of corruption.