Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan No. 32 tahun 2004 telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kecuali empat hal yaitu pertahanan, politik luar negri, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal...