Krisis energi adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak dapat (gagal) melakukan upaya, baik dengan memproduksikan (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan. Krisis ini biasanya menunjuk kekurangan minyak bumi, listrik, atau sumber daya alam lainnya. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah: 1. Mengidentifikasi aspek, komponen, dan indikator Ketahanan Energi Nasional (KEN); 2. Merumuskan Indeks KEN; 3. Mengukur tingkat KEN saat ini dan di masa datang (2015, 2020, 2025); 4. Mengidentifikasi potensi terjadinya pendadakan strategis krisis energi nasional; dan 5. Menganalisis solusi intelijen apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Teori yang digunakan adalah Warning Intelligence dari Cynthia Grabo, Strategic Surprise dari Michael I. Handel, serta menggunakan alat analisis, yaitu: analisis kecenderungan, analisis pola, dan analisis anticipatory. Untuk penghitungan ketahanan energi mengadopsi aspek dari Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) dengan referensi komponen dan indikator dari World Energy Council, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi - BPPT, dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Responden atau narasumber berasal dari 3 kelompok sampling, yaitu: pembuat kebijakan (kementerian, instansi pemerintah, dan DPR yang membidangi energi), pelaku usaha (BUMN serta swasta lokal dan asing), dan akademisi (universitas negeri dan swasta). Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Indeks KEN terdiri atas 4 aspek, 9 komponen dan 15 indikator; 2. Rumusan Indeks KEN adalah sebagai berikut: KEN = 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3. kondisi KEN saat ini dalam kondisi RENTAN, demikian pula tahun 2015, 2020 dan 2025; 4. Indonesia memiliki Potensi terjadinya Pendadakan Strategis Krisis Energi Nasional yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik yang pada akhirnya menggangu kestabilan keamanan Indonesia; dan 5. Solusi intelijen sebagai antisipasi agar tidak terjadi pendadakan strategis berdasarkan 4 skenario, yaitu jika : 1. pasokan tidak mencukupi kebutuhan; 2. pemerintah tidak mampu membiayai subsidi; 3. diberlakukannya mekanisme pasar untuk harga BBM dan TDL; dan 4. terjadi kebuntuan di dalam proses politik di DPR. Saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain pemerintah : 1. Perlu adanya kebijakan mengenai KEN yang komprehensif ; 2. Perlu melakukan pembatasan ekspor energi yang terlalu besar; 3. Harus mengembangkan potensi sumber daya energi baru terbarukan; 4. Harus memiliki rencana pengelolaan dan pemanfaatan energi Indonesia dalam jangka panjang; 5. Melakukan pengurangan subsidi energi secara bertahap dan mengalihkan ke pembangunan infrastruktur energi; 6. Menerapkan mekanisme pasar di dalam menetapkan harga BBM dan TDL; dan 7. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan DPR.

---

Energy Crisis is acondition whereby the government is unable (failed) to perform some efforts, whether to produce (and to import) type of energy in quantity, quality, price, locationand time,that matched with the needs. This crisisusually refers tothe shortage of petroleumoil, electricity, or other energy resources.

The objectives of research in this thes is are: 1.To identifyaspects, component sand indicators of National Energy Resilience (KEN); 2. To formulate KEN Index; 3. To measure current and future KEN Index (2015, 2020, 2025); 4. To identify potential occurrence of national energy crisis’s strategic surprising attack; and 5. To analyze what kind of intelligence solutions need to be done by the government.

Theories used in this thesis are: Cynthia Grabo’s Warning Intelligence theory, Michael I. Handel’s Strategic Surprise theory, and also using several analysis’ tools, such as: trend analysis, pattern analysis, and anticipatory analysis. For energy resilience calculation, it adopted aspects from Asia Pacific Energy Research Center (APERC) with component and indicator references from World Energy Council, Energy Resources Technology Development Center-BPPT, and National Defence Institute (LEMHANAS).

The research method used in this research is descriptive method with quantitative approach. Meanwhile sample determination is using Purposive Sampling technique. Respondents are coming from 3 sampling groups, which are: policy makers (ministry, government agencies, and member of parliament, in charge in energy), business institutions (state owned as well as local and foreign private enterprises), and academician (from state and private universities).

The result of this research are : 1.KEN Index consists of 4 aspects, 9 components and 15 indicators; 2. KEN Index formula is as follow: KEN= 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3.Current KEN condition is in susceptible condition, similarly in 2015,2020 and 2025; 4.Indonesia has a potential occurrence of National Energy Crisis’ Strategic Surprising Attack, which can cause economic, social and political instability, which in the end will offend Indonesia’s security stability; and 5. Intelligence solutions to anticipate strategic surprising attack not to happen are based on 4 scenarios, which are if: 1.Supply can not meet with the need ; 2. Government is not able to finance the subsidy; 3.Enactment of market mechanism for determination of gasoline price and electricity tariff; and 4. Dead lock in political process at the parliament.

Recommendations suggested by the author are among others, the government: 1. Need to have comprehensive policies with regard to KEN; 2. Must restrict excessive export of energy; 3. Mustexpand new and renewable energy potentials; 4. Must have long term plan of energy management and utilization; 5.Gradually reduce subsidy for energy and switch them for construction of energy infrastructures; 6. Apply market mechanism in determination of gasoline price and electricity tariff; and 7. Have good communication and coordination with the parliament.