Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak hanya Direksi yang bertanggung jawab tetapi perseroan juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang dapat dibuktikan perseroan mengetahuinya.

---

This thesis discusses Direstor?s responsibility in corruption crime. In general Director is an organ who running a company for company purposes and interest, in and out of court, for and on behalf of the company. There is a problem when Director of PT Indorent Prima Sarana being sentenced of corruption. Knowing that there is a polimic, it is necessary to do a research to find out whether such Director is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrived a conclusion that not only Director who must take responsibility but company itself as long can be proved that company know about corruption.