ABSTRAKDalam kurun waktu 1999-2009, kinerja legislasi DPR RI mendapat sorotan tajam dari publik. Jumlah RUU yang berhasil disahkan menjadi UU selalu jauh di bawah target legislasi nasional yang sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kinerja legislasi DPR yang rendah diduga disebabkan oleh etos kerja anggota DPR yang rendah. Menjawab kritikan tajam dari publik, DPR Tahun 2009 membuat Tata Tertib yang mengatur pembahasan dan pengesahan RUU dibatasi waktu tertentu. Alhasil, kinerja legislasi DPR tetap tidak menunjukkan perbaikan berarti. Studi kasus pembahasan RUU Gerakan Pramuka yang tepat waktu dan RUU Organisasi Masyarakat yang melampui batas waktu, menunjukkan terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya differensiasi waktu pembahasan dan pengesahan RUU di DPR, yaitu; proses dan tahapan, pokok bahasan krusial, konfigurasi aktor dan kepentingannya serta strategi formulasi kepentingan.

---

ABSTRACT

The legislation performance of the House of Representatives, in the period 1999-2009, under the spotlight of the public . Total bill that successfully passed into law is always well below the national legislation targets that have been defined by parliament and the government. Parliament legislation low performance suspected by a work ethic that is lower house members. Answering public sharp criticism, The House of Representatives in 2009, make rules that discussion and passage of the bill is limited given time. As a result, the performance of the House legislation still does not show significant improvement . Case studies of the Scout Movement Bil deliberation timely and Community Organizations Bill which exceeded time limits. There are four factors that cause differentiation of time for discussion and passage of the bill in the House; the processes and stages, contents crucially, the configuration of actors and interests and the strategic of interest formulations.