Beberapa karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang membedakannya dari Hukum Acara Perdata, antara lain adalah adanya asas prae sumptio justae causa dan asas erga omnes. Bahwa dalam hukum acara perdata demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi pihak yang bersengketa. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2011/PTUN.JKT, penerapan asas erga omnes terhadap pihak yang disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, dan penyimpangan atas asas prae sumptio justae causa dengan diterbitkannya penetapan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kominfo Nomor 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Besaran dan waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz dan Surat Nomor: 85/O/DJSDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 perihal tagihan kekurangan biaya hak penggunaan ISR untuk periode tahun 2009 dan 2010, menimbulkan potensi kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

---

Some characteristic of the administrative law which distinguishes them from private law, were the principles prae sumptio justae causa and erga omnes principle. That in the administrative law, for legal certainty any decision issued an administration country according to law, must be considered the true hence enforceable more advanced for yet to be proved otherwise and expressed by judge as the decision is against the law trial judge ruling and an administration countries that has a fixed law applies to anyone, not only to party to the dispute.

Based on an examination of the Adminstration Court Number 49/G/2011/PTUN.JKT, application of principle of erga omnes towards the party that referred to in the decision the State sued, and irregularities on the basis of prae sumptio justae causa with publication delays implementation of the assignment of Ministerial Decisions Decision the Minister Requested Number 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 on The Quantity and Time of Payment of The Costs of The Use of Radio Frequency Spectrum Band Permission (IPSFR) for Cellular Mobile Network Provider in the Radio frequency Bands 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and Local Fixed Network Provider Without A Cable With Limited Mobility at 800 MHz Radio Frequency Bands and the letter number: 85/O/DJ-SDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 subject Deficiency Payment for the ISR for the period of 2009 and 2010, leading to a potential loss of State and financial loss to the State.