Penelitian yang menganalisis data kualitatif dan data sekunder ini bertujuan untuk mengetahui potensi, manfaat dan tata laksana asuransi malpraktik medis bagi PPK tingkat pertama di era SJSN. Kejadian malpraktik medis di Indonesia masih merupakan fenomena gunung es. Dokter mempunyai potensi mengalami kebangkrutan akibat gugatan ganti rugi oleh pasien dan/atau keluarganya, terutama akibat kerugian nonmateriel. Pada awal dilaksanakan SJSN, asuransi malpraktik medis diserahkan pada mekanisme pasar melalui perusahaan asuransi komersial. Sebaiknya asuransi malpraktik medis ini dikelola oleh badan hukum nirlaba dan bersifat wajib kepada seluruh dokter yang menjalin kerjasama dengan BPJS.

---

This study analyzed qualitative and secondary data to determine the potential, benefit and governance of medical malpractice insurance for the general practitioners in the era of SJSN. The incidence of medical malpractice in Indonesia is still an iceberg phenomenon. Doctors have potential of bankruptcy due to the patient and/or the family lawsuit, especially non-material loss. In the beginning of implementation SJSN, medical malpractice insurance will be provided through the market mechanism, managed by a commercial insurance company. Ideally, the medical malpractice insurance is managed by a non-profit company and obligatory to all doctors who establish cooperation with BPJS.