P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka mengurangi adanya susut daya yang disebabkan faktor non teknis. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN diduga sering kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terutama mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang mengatur P2TL terkait dengan perlindungan konsumen. Salah satu contoh kasus pelanggaran pelaksanaan P2TL adalah sengketa konsumen yang melibatkan Drs. Wahidin Purba dan PT. PLN AJ Cempaka Putih yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase di BPSK. Bagaimanakah sebenarnya dasar hukum pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PLN? Apakah putusan Arbitase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang belaku? Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian analitis dekskriptif. Sebagai pelaku usaha dalam penyediaan listrik, sudah seharusnya PLN mentati peraturan-peraturan yang berlaku dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya.

---

P2TL performed by PT. PLN (Persero) in order to reduce the power losses caused by non-technical factors. In practice, PT. PLN frequently alleged for violating the regulations. Especially regarding the consumer rights which are contained in the Consumer Protection Act. This thesis discusses about the rules of P2TL related to consumer protection. An example case relating this problem is dispute between Drs. Wahidin Purba and PT. PLN AJ Cempaka Putih which took an arbitration process on BPSK to resolve this problem. How is the legal basis for implementation of P2TL which is executed by PLN? Is the arbitration decision of this case had complied with the regulations? This thesis is a juridical normative research with analytic descriptive research methods. As business operator in the electricity supplies, PLN should comply to the regulations and respects the rights possessed by the consumers.