European Community (EC) saat ini merupakan salah satu organisasi regional yang mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) di lain pihak merupakan forum perdagangan internasional terbesar. Hubungan hukum keduanya menimbulkan banyak diskusi dan kontroversi. Permasalahan yang paling sering muncul adalah permasalahan common commercial policy (CCP) dan direct effect. Permasalahan pertama adalah masalah CCP eksternal EC pada forum WTO. EC bersama dengan negara-negara anggotanya menjadi anggota dalam Perjanjian WTO atau disebut juga sebagai mixed agreement yang disebabkan oleh fragmentasi kompetensi internal EC. Sebagian sektor dalam Perjanjian WTO merupakan kompetensi EC, sebagian merupakan kompetensi negara-negara anggota, dan sebagian merupakan shared competence. Keadaan ini kemudian mengakibatkan terdapat dua tahap negosiasi perdagangan yaitu internal EC dan pada saat negosiasi pada forum WTO yang menjadikan proses negosiasi dengan EC menjadi lamban. Selain itu pihak ketiga sukar dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO, terutama apabila akan mengajukan perkara pada Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Permasalahan kedua adalah direct effect; ECJ pada tahun 1963 mengembangkan suatu doktin baru yang disebut dengan doktrin direct effect. Doktrin ini memberikan hak kepada individu hukum negara anggota untuk dapat menjadikan regulasi ataupun norma rezim hukum EC sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan negerinya. Doktrin ini kemudian juga mencakup perjanjian internasional sehingga individu hukum dapat menjadikan pengaturan dalam suatu perjanjian internasional sebagai dasar hukum gugatannya di pengadilan negerinya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah terdapat direct effect WTO dalam rezim hukum EC? Dalam analisis kasus-kasus ECJ jawabannya jauh dari afirmatif.