Sekitar tahun 1999 terjadi beberapa konflik di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh. Masyarakat daerah konflik pada saat itu sangat membutuhkan bantuan baik bantuan dari segi moril maupun materil. Banyak masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya, salah satunya adalah melalui PKPU yaitu suatu lembaga amil zakat yang dalam pelaksanaanya lebih banyak mengkonsentrasikan aktivitas sosialnya untuk menangani daerah-daerah konflik dan bencana, Setelah dana terkumpul timbul pertanyaan yaitu bagaimana pengelolaan dana dari PKPU untuk daerah konflik, diprioritaskan untuk apa, dan bagaimana pendistribusiannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: dalam penyaluran bantuannya dilakukan dengan profesional sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan juga dengan UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bantuan PKPU diberikan berdasarkan skala prioritas yang paling membutuhkan, bantuan yang paling umum dibutuhkan derah konflik antara lain berupa bantuan moril yaitu rehabilitasi mental yang memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka kembali, adapun bantuan materil berupa makanan, obatobatan, tenda tempat pengungsian serta fasilitas umum yang fital seperti klinik pengobatan, tempat ibadah dan yang lainnya.Dalam melakukan pendistribusian bantuannya PKPU bekerjasama dengan pemerintahan daerah yang terkecil yaitu RT dan RW. Untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah di amanahkan oleh donatur dan masyarakat maka PKPU membuat laporan tahunan, dengan begitu masyarakat mengetahui untuk apa saja penggunaan dananya.