Skipsi ini mengetengahkan permasalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah menjadi masalah nasional di Indonesia, karena perbuatan dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di satu sisi terdapat tuntutan agar setiap tersangka atau terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ditahan untuk selanjutnya dituntut dan dihukum seberat-beratnya, sementara pada sisi lain terdapat kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan pembantaran penahanan, sebagaimana di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaksanaan proses pembantaran di Sat Serse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan selama ini hanya mengacu kepada Kebijakan Kapolda yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol: STR/168/VIII/2002 pada tanggal 30 Agustus 2002. KUHAP sendiri tidak memberikan aturan mengenai perihal pembantaran ini. Proses pembantaran penahanan yang didasarkan kepada kebijaksaan pimpinan Polisi tersebut, dalam prakteknya menimbulkan pula negosiasi tertentu antara penyidik dengan tersangka dan atau keluarga tersangka yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat menciptakan satu budaya buruk bagi personil kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan.