Akhir-akhir ini, Perkawinan beda agama menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat. Masyarakat tetap melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai upaya. walaupun mereka mengetahui bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Penafsiran yang berbeda terhadap pasalpasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menambah kerumitan dari pelaksanaan perkawinan beda agama. UU No. 1/1974 tidak melarang perkawinan beda agama, akan tetapi masyarakat awam menafsirkan bahwa UU No. 1/1974 melarang perkawinan beda agama. Sebenarnya yang melarang perkawinan beda agama adalah agama dari kedua calon mempelai. Apabila hukum agama mengatakan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan umatnya adalah tidak sah, maka KUA atau KCS tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut, dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilarang oleh agamanya tidak dapat dicatatkan akan berakibat buruk terhadap status hukum suami isteri, status anak, harta benda dalam keluarga dan pembagian warisan. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap aktif dalam mengatasi masalah perkawinan beda agama. Pemerintah harus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman perkawinan beda agama sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1/1974. Sehingga, masalah yang akan timbul dari perkawinan beda agama dapat dicegah sedini mungkin.