Negara menaruh perhatian penting pada pertambangan batubara, dalam mengoptimalkan pengusahaan pertambangan batubara dengan bekerjasama dengan pihak swasta baik dalam dan luar negeri yang berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan pola campuran (mixed) antara pola Kontrak Karya dan Kontrak Production Sharing, dimana dalam ketentuan-ketentuan perpajakan mengikuti pola Kontrak Karya sedang ketentuan pembagian hasil (Production Share) sebagai royalti mengikuti pola Production Sharing Contract. Pengaturan tentang Penyelesaian Sengketa apabila terjadi sengketa adalah melalui perdamaian dan melalui Arbritrase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Sebagai perjanjian pemborongan berdasarkan pasal 1 601 KUH Perdata, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dimana pihak pemborong PT. Arutmin Indonesia harus memenuhi kewajiban prestasi untuk menyelenggarakan pengusahaan bahan galian batubara bagi pihak yang memborongkar yaitu Pemerintah Indonesia dengan menerima suatu harga yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Sebagai perjanjian pemborongan dalam praktek maupun dari kontrak, pengaturan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengatur secara jelas dan memenuhi syarat-syarat dalam hukum perikatan perdata.