Adanya kewenangan merekrut pegawai non Pegawai Negeri Sipil secara tetap maupun kontrak pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, telah menimbulkan berbagai macam penafsiran terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketiadaan ketentuan lanjutan menyebabkan beberapa Daerah menerapkan ketentuan sendiri dan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Lainnya menundukkan diri dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan undang-undang kepegawaian yang berlaku saat ini tidak mengenal pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu untuk mengetahui kedudukan pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil terhadap undang-undang kepegawaian dapat dilihat dari teori tindakan hukum pemerintah. Selain itu perlindungan hukum terhadap pegawai non Pegawai Negeri Sipil di BLUD menjadi hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sudah sejauh mana ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah memberikan perlindungan atas hak-hak pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

---

The authority to recruit non-civil servant employees are fixed and contracts at the public service agency/local public service agency, has given rise to various interpretations, especially in the local public service agency (BLUD). The absence of provisions continued to cause some provisions to apply its own regional and synchronized with the civil servant. Others beat themselves in the labor law provisions. While the employment laws that apply currently does not recognize permanent employee non civil servants. Therefore to know the status of permanent employee of non civil servant against law employment can be seen from the theory of government legal action. Besides legal protection against noncivil servant employees in BLUD be things that need attention. Protection of the law in question is already the extent to which the provisions and rules made by local governments to provide protection for the rights of non- civil servant employees.