Penelitian ini hendak menunjukan korelasi yang terjadi antara kepemilikan silang dengan konstruksi isu desentralisasi dalam dunia televisi dalam pemberitaan di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos. Desentralisasi dunia televisi merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU Penyiaran, yang pada saat diusulkan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penelitian dilakukan dengan Iiipotesis bahwa surat kabar yang berada satu grup dengan stasiun televisi swasta akan menolak desentralisasi, sedangkan surat kabar yang berada dalam satu grup dengan stasiun lokal akan cenderung mendukung. Penelitian dilakukan terhadap artikel-artikel pada Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos yang memuat isu desentralisasi tersebut baik sebagai tema utama maupun hanya sebagai tema sekunder selama bulan Agustus sampai Oktober 2002 dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara Kompas, Media Indonesia, dan Jawa Pos dalam mengkonstruksikan isu desentralisasi dalam dunia penyiaran. Kompas dan Media Indonesia cenderung menolak, sedangkan Jawa Pos cenderung mendukung. Ketiga surat kabar, masing-masing berada dalam satu grup dengan sebuah stasiun televisi. Kompas dan Media Indonesia dengan stasiun televisi swasta, sedangkan Jawa Pos dengan stasiun televisi lokal. Dari pola kepemilikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan silang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap pemberitaan Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos mengenai isu desentralisasi dunia penyiaran. Dari hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi media dalam menjamin public sphere dalam masyarakat mulai digeser oleh kepentingan pemilik media. Karena kepentingan pribadi mulai lebih terlibat dalam proses politik, "tempat" yang tadinya tersedia untuk public sphere dan debat kritis mulai berkurang. Kepentingan pemilik ini pada akhirnya mempengaruhi objektivitas media dalam menampilkan sebuah realitas.