ABSTRAKPenerbitan sertipikat hak milik di atas tanah-tanah eks eigendom verponding ada yang tidak dilengkapi Surat Keputusan konversi dari Kepala BPN tingkat Provinsi atau keputusan pejabat setingkat Dirjen. SK tersebut antara lain mewajibkan pemohon sertipikat untuk memberikan kompensasi kepada eks pemilik verponding/ ahli waris atau kepada negara, manakala tanah tersebut telah menjadi tanah negara. Peraturan Dasar Pokok Agraria Tahun 1960 menetapkan masa berlaku hak eigendom verponding adalah 20 tahun, artinya, jika dihitung dari saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (24 September 1960) seharusnya berakhir pada 24 September 1980. Bayangkan hampir 90% tanah-tanah di Jakarta sekitarnya adalah tanah yang bermasalah dengan pemilik tanah yang sesungguhnya yang memegang bukti eigendom verponding yang sudah terdaftar. Permasalahan hukum yang diberikan oleh penulis yaitu bagaimana kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana status tanah eks eigendom verponding jika tanah tersebut telah disertipikatkan oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Analisis permasalahan yaitu aparat desa/kelurahan Sukmajaya sama sekali tidak diikut sertakan dalam proses penyelidikan riwayat tanah sampai pada proses penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995. Kekuatan tanah eigendom verponding berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan alat bukti yang kuat karena berdasarkan Pasal 24 hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama seperti eigendom verponding sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah, Status tanah ex eigendom verponding masih merupakan bukti kepemilikan yang kuat selama belum ada peralihan hak meskipun atas tanah tersebut telah disertipikatkan oleh pihak lain; dan Putusan Peninjaun Kembali Nomor 588.PK/Pdt/2002 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

ABSTRACTPublication of certificate of title above land ex eigendom verponding something is not equiped Conversion decree from head of BPN level of Province or decision of functionary as of level of Director General. SK for example obliging certificate applicant to give compensation to ex owner of verponding/ heir or to state, the land has become goverment land. Regulation of Fundamental Base Agraria year 1360 specifying a period of applying rights eigendom verponding is 20 years, mean, if it is reckoned from when invitor him invitors Nomor 5 The year 1960 ( 24 Septembers 1960) ought to end by 24 Septembers 1980. Indonesia is Body politic with the meaning law ought to become as of its(the pitch for place of looking for his (its fair sea ail justice and makes public to know about its(the rights and its(the obligation is but happened not that way. Imagines approximant 90% land in Jakarta vinidty is land having problem with land owner truthfully holding evidence eigendom verponding which have been inscribed. Problems of law given by writer that is how soil strength eigendom verponding based on Government Regulation number 24 year 1997 About Land registry and how land status ex eigendom verponding if the land certificate had by other party. Research method applied by writer that is using research method of law normative and empiric. Problems analysis that is government officer Sukmajaya is not at all participated in process of investigation of land history comes up with publication process of certificate Number Right Of Property 4 and because the thing certificate very questionable of its(the authenticity. With problems fundamental bases and existence of the dissonant things is plaintiff daims that land returned to plaintiff and certificate Number Right Of Property 4/1995 expressed cancellation for the shake of law and claims to be sued I to unload all buildings which above land property of plaintiff/HMuhammad Samin cs Soil strength eigendom verponding based on Government Regulation number 24 The year 1997 About Land registry is equipment of strong evidence because based on Section 24 land right coming from old rights conversion like eigendom verponding till now still be considered to be one of equipment of written evidence ownership of land right; land;ground status ex eigendom verponding still be strong ownership evidence during has not there are switchover of rights though to the land certificate has by other party; and decision sighting return number 588PK/Pdt/2002 has prescribed by the regulations that is UUP A No. 5 The year 1960 and Government regulation No. 10 The year 1961.