Dalam era globalisasi pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha Perum Pegadaian mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi nasabah pegadaian justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati atau tinggalkan (take it or leave is contract) saja. Permasalahan disini adalah Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian ? Apakah ketentuan dalam perjanjian gadai yang ditentukan pada perum pegadaian telah mencerminkan kedudukan yang seimbang hak dan kewajiban para pihak? Dan Bagaiman pengaturan wanprestasi dalam perjanjian gadai ? Penelitian ini menggunakan tipe hukum yuridis normatif dan bersifat deskriftif analisis. Landasan teori penulisan thesis ini adalah pasal 1320,pasal 1131,pasal 1754 dan 1765,pasal 1150 s/d pasal 1160 KUHPerdata. Dalam perjanjian kredit gadai atau dalam SBK lebih banyak mengatur tentang kewajibankewajiban pihak nasabah daripada pihak kreditur juga lebih banyak mencantumkan tentang hak-hak si kreditur. Perjanjian kredit gadai yang tertuang dalam bentuk formulir SBK adalah salah satu bentuk Perjanjian baku, hal ini ini menyimpang dari asas asas kebebasan berkontrak, secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki dalam pasal 1320 KUHPerdata poit 1 (satu) yaitu "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri'' dan akibat hukumnya tidak ada,karena debitur tidak mempunyai bergaining position. Dan akibat dari wanprestasinya debitur maka debitur bisa melakukan gadai ulang debgan cara mengangsur lagi dan jika sudah tidak bisa maka pegadaian melelang barang jaminan untuk pelunasan hutang si nasabah, dan jika Pegadaian wanprestasi dikarenakan barang hilang atau rusak, pegadaian mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi atas barang jaminan yang hilang atau rusak berat.