ABSTRAKDualisme dalam hukum pertanahan yang disebabkan adanyatanah-tanah hak adat dan tanah-tanah hak barat bertentangandengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang umumnya amatbersahaja, yang dilandasi oleh kesederhanaan dan kejujuran,oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-undang PokokAgraria yang menghapuskan dualisme tersebut yang merupakankarya dari penguasa zaman penjajahan, dapat dianggapsebagai anugerah bagi bangsa ini sebab Undang-undangtersebut didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakatyaitu hukum adat. Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh peraturanperundang-undangan ia ditetapkan sebagai Pejabat Umum, yangmandiri dan tidak berpihak, sehingga Akta-akta yangdibuatnya adalah akta otentik, yang merupakan alat buktiyang kuat, sampai dapat dibuktikan sebaliknya, dan aktayang dibuatnya adalah sumber utama bagi pendaftaran tanahyang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dalamhal ini Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Pendaftaran tanahdengan mengunakan sistem publikasi negatif dengan unsurpositif, yang artinya bukti hak atas tanah yang diterbitkan(sertipikat) atau perubahan data pada sertipikat tersebut yang didasarkan pada akta yang dibuat oleh PPAT, dapatdibatalkan sepanjang adanya bukti lain yang membuktikankebenaran yang sesungguhnya. Putusan badan peradilan yangmembatalkan akta-akta PPAT umumnya disebabkan oleh karenaunsur jual beli menurut hukum adat yang menjadi dasar UUPA,tidak terpenuhi, sebab itu akta PPAT bukan unsur sahnyajual beli, unsur sahnya jual beli adalah terang, tunai danriil, akta PPAT hanya sumber utama bagi pendaftaran haksaja.