Sektor keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama setelah deregulasi 1988. Deregulasi 1988 mendorong persaingan antarbank yang semakin ketat, sehingga perbankan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Skripsi ini mencoba mengukur tingkat efisiensi perbankan Indonesia dan menganalisa apakah deregulasi perbankan 1988 dapat mendorong peningkatan tingkat efisiensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode fungsi biaya frontier dengan mengambil model Bauer-Humphrey (1992). Pendekatan yang digunakan adalah thick frontier den frontier stokastik dengan menggunakan data panel. Tingkat efisiensi perbankan diukur dengan melihat tingkat inefisiensi teknisnya, yaitu mengukur seberapa jauh perbedaan kondisi perbankan Indonesia yang sebenarnya terhadap suatu kondisi optimum. Dalam pendekatan thick frontier fungsi biaya diestimAsi untuk kelompok sampel bank dengan biaya per aset rendah dan bank dengan biaya per aset tinggi. Diasumsikan bahwa bank dengan biaya rendah merupakan bank yang paling efisien dalam skala efisiensi thick frontier. Perbedaan antara dua fungsi biaya tersebut terdiri dari faktor struktur pasar (seperti perbedaan tingkat output, jenis output dan input, harga input dan aset lain-lain) dan faktor inefisiensi. Sedangkan dalam pendekatan frontier stokastik, fungsi biaya diestimpti dengan menggunakan composed error term yang terdiri dari faktor inefisiensi den random error. Berdasarkan pengukuran tingkat inefisiensi perbankan dengan thick frontier dan dengan frontier stokastik, terlihat bahwa efisiensi perbankan Indonesia meningkat setelah deregulasi 1988. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan rata-rata tingkat inefisiensi teknis perbankan; dari 38,47% menjadi 33,55% dengan pendekatan thick frontier dan dari 49,84% menjadi 39.84% dengan pendekatan frontier stokastik. Dari basil pengukuran dengan thick frontier dapat disimpulkan bahwa tingkat inefisiensi perbankan setelah deregulasi 1988 mengalami penurunan pada tahun 1989 dan 1990, dan kemudian terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 1991. Peningkatan ini diperkirakan sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang overheated dan kebijakan tight money policy. Dari pengukuran dengan frontier stokastik dapat disimnpulkan bahwa sebelum deregulasi 1988, terdapat perbedaan rata-rata tingkat inefisiensi teknis yang mencolok antara kelompok bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank asing. Bank pemerintah mempunyai rata-rata tingkat inefisiensi teknis tertinggi (63,47%), kemudian diikuti oleh bank swasta nasional (48,39%) dan bank asing (43,91%). Kondisi di atas terutama disebabkan oleh kebijakan perbankan sebelum deregulasi 1988 yang memberikan berbagai kelebihan dan fasilitas pada bank pemerintah (seperti subsidi kredit program dan KLBI, monopoli dana deposito BUNT), sehingga bank pemerintah memegang pangsa pasar terbesar dalam perbankan Indonesia. Kurangnya persaingan antarbank pada periode tersebut, menghambat peningkatan efisiensi perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Pada periode setelah deregulasi 1988, terjadi penurunan tingkat inefisiensi untuk semua kelompok bank, dimana tingkat inefisiensi teknis bank pemerintah menjadi sebesar 38,31%, bank swasta nasional sebesar 40,30% dan bank acing sebesar 39,54%. Deregulasi 1988 membuka pasax perbankan Indonesia lebih luas. Suasana baru dengan persaingan yang lebih ketat memaksa bank-bank di Indonesia untuk beroperasi lebih efisien. Berdasarkan perhitungan nilai standar deviasi tingkat inefisiensi perbankan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran tingkat inefisiensi perbankan Indonesia semakin kecil. Akan tetapi berdasarkan kelompok kepemilikan bank, terlihat bahwa standar deviasi bank pemerintah mengalami peningkatan, sedangkan untuk bank swasta relatif tetap den untuk bank asing mengalami penurunan standar deviasi. Dalam kondisi pasar perbankan yang semakin kompetitif, untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensi perbankan Indonesia harus diciptakan suatu kondisi persaingan yang sehat. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah menghilangkan kebijakan yang masih membatasi gerak perbankan dan menguntungkan kelompok bank tertentu. Masalah restrukturisasi dan privatisasi bank pemerintah juga merupakan faktor yang patut dipertimbangkan. Di samping itu untuk kelompok bank pemerintah terdapat bank yang sangat efisien dan bank yang sangat tidak efisien. Suatu tindakan ekstrim dapat dilakukan dengan menggabungkan bank-bank pemerintah sehingga bankyang tidak efisien dapat "dibantu" oleh bank yang lebih efisien. Saran ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa setelah deregulasi 1988, spesialisasi togas bank pemerintah sudah tidak diperlukan. Di sisi lain, pihak perbankan diharapkan untuk lebih tanggap dalam menghadapi perubahan struktur pasar yang semakin kompetitif, antara lain dengan meningkatkan proses penambahan modal, memperbaharui kemampuan teknis, manajerial dan operasional.