ABSTRAKTema dari penulisan skripsi ini adalah partisipasi politik wanita Jepang kontemporer (pasca Perang Dunia II-tahun 90-an). Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang kemudian menjadi daerah pendudukan Sekutu selama kurang lebih 7 tahun. Pada masa pendudukan ini, pihak Sekutu telah mengadakan banyak perubahan dan tekanan terhadap pemerintah Jepang. Salah satu bentuk perubahan itu antara lain adalah disahkannya hak pilih bagi kaum wanita Jepang. Dengan perubahan itu, untuk pertama kalinya pada tahun 1946, kaum wanita Jepang kemudian menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum yang ke-22. Meskipun demikian perjuangan untuk mendapatkan hak suara tersebut sebenarnya telah dirintis jauh sebelum masa itu. Pada tahun 1919, sebuah organisasi politik wanita pertama yang disebut dengan Shin Fujin Kyookai dibentuk untuk menyuarakan hak-hak politik wanita, kemudian wanita diperbolehkan mengikuti organisasi-organisasi politik meskipun mereka tetap tidak memiliki hak pilih sampai dengan tahun 1946. Sejak saat itu partisipasi politik wanita Jepang dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi dan persentasenya malah melebihi kaum prianya. Meskipun demikian partisipasi mereka pada level elite politik sangat rendah. Sesuai dengan tujuan skripsi ini, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi politik wanita Jepang, dengan menggunakan metode kepustakaan dan setelah melakukan analisa penulis kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik wanita Jepang dalam kategori keikutsertaan dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi. Akan tetapi tingginya persentase tersebut tidak diikuti dengan representasi yang cukup di pariemen dan partai-partai poltik. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Jepang yang patriarkis vertikal. Kultur masyarakat ini kemudian mempunyai implikasi yang luas dalam kehidupan politik. Implikasi-implikasi tersebut antara lain adalah kultur politik Jepang, pandangan terhadap demokrasi dan kehidupan politik, praktek money politics dan pandangan terhadap wanita sebagai obyek. Hal tersebut kemudian menjadi kendala dalam rendahnya partisipasi politik wanita Jepang pada level elite politik.

---