ABSTRAKSkripsi ini merupakan sebuah penelitian sederhana mengenai pola kalimat luasan ragam bahasa hukum Indonesia. Permasalahan yang ada dalam bahasa hokum ini telah menjadi pembicaraan yang menarik. Perbedaan (kalau boleh dikatakan sebagai perbedaan) pandangan pemakaian bahasa Indonesia dalam ragam hukum dari para praktisi hukum dan para linguis merupakan salah satu contoh permasalahan yang ada dalam ragam bahasa hukum. Di satu sisi, Para praktisi hukum mengatakan pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hokum atau perundang-undangan . membutuhkan kejelasan norma atau aturan yang memerlukan penjelasan yang lebar. jelas kriterianya, dan situasi yang dimaksud. Hal inilah yang kadang-kadang menjadikan bahasa hukum menjadi panjang dan berbelit-belit. Di sisi lain, par linguis mempunyai pandangan yang normatif, bahwa bahasa hukum seharusnva sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sifat bahasa hukum harus pendek, tetapi tetap memberi makna yang jelas dan berlaku lama. Data penelitian yang penulis pergunakan adalah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 atau lebih dikenal sebagai UUPA Tahun 1960. Produk ini dapat disebut sebagai contoh produk hukum nasional yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar hukum pertanahan di Indonesia. Konsep atau pendapat Harimurti Kridalaksana mengenai kategori dan fungsi sintaksis bahasa Indonesia akan penulis pergunakan sebagai acuan dalam penulisan skrispsi ini. Selain itu, pendapat lapoliwa mengenai klausa pemerlengkapan dan Hausa pewalasan dalam bahasa Indonesia akan penulis manfaatkan untuk mengetahut proses, perluasan dalam data penelitian skripsi ini, Akhirnya, skripsi ini berhasil merumuskan satu pola kalimat luasan salah satu ragam bahasa hukum (UUPA No. 5 Tahun 1960) yang merupakan satu bentuk variasi pola kalimat luasan bahasa indonesia.