Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan fenomena dalam dunia bisnis. Terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang berdampak pada pendapatan perseroan menjadi menurun dan utang terus membengkak sehingga perseroan tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur. Undang-undang Kepailitan memberikan kesempatan bagi para kreditur untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan publik yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Apabila perusahaan publik dipailitkan, maka investor akan sangat menderita karena saham yang dimilikinya tidak dapat diperjualbelikan lagi di bursa, bahkan investor publik kemungkinan tidak akan mendapatkan sisa harta pailit. Oleh karena itu, harus ada perlindungan bagi investor pada perusahaan publik yang dimohonkn pailit. Bapepam dan Bursa Efek Jakarta mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi kedudukan investor publik. Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan dan upaya bursa dalam melindungi investor publik terhadap kepailitan perusahaan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui dan berperan serta terhadap permasalahan yang dikaji.Ketentuan perlindungan bagi investor terhadap kepailitan emiten tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Pasar Modal, namun investor dapat melakukan upaya perlindungan hukum perdata dan pidana jika komisaris atau direksi melakukan kelalain dan pengelolaan perusahaan.