Kompetensi dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Dalam praktek sekarang ini sering ditemukan suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Dimana suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk sebagaimana juga diatur dalam pasal 3 UU No 30 tahun 1999 bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun tetap saja ada pihak yang tetap mengajukan sengketa dengan klausula arbitrase tersebut ke pengadilan dengan berbagai alasan. Demikian pula dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga, timbul permasalahan yang berkaitan dengan adanya keberadaan klausul arbitrase tersebut dalam suatu perkara permohonan kepailitan dan telah menjadi permasalahan dan pembahasan yang cukup serius dalam beberapa permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Perlu juga diperhatikan bahwa ternyata kewenangan absolut Pengadilan Niaga tidak sama dengan kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana dalam hal kepailitan, perkara kepailitan adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, arbitrase tidak berwenang menangani perkara kepailitan. Maka permasalahan mengenai kompetensi absolut arbitrase yang dihubungkan dengan kompetensi absolut peradilan umum dan pengadilan niaga inilah yang hendak penulis kaji dan analisa dalam tesis ini.