Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : UI - Tesis (Open)
Title Tinjauan yuridis regulasi sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia terkait perjanjian Kemitraan tata kelola sektor kehutanan dengan Uni Eropa dalam perdagangan internasional = Legal analysis of Indonesia timber legal assurance system pursuant to voluntary partnership agreement of forest law enforcement, governance and trade between Indonesia and European Union in International Trade / Evangelina Hutabarat
Call Number T46277
Main Entry-Personal Name
Added Entry-Personal Name
Added Entry-Corporate Name
Keyword
Subject
Publisher
Study Program
Year

Cataloguing Source LibUI ind rda
Content Type text (rdacontent)
Media Type unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Carrier Type volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Physical Description xi, 144 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 3
 
  • Availability
  • Digital Files: 1
  • Review
  • Cover
  • Abstract
Call Number Barcode Number Availability
T46277 TERSEDIA
Review:
No review available for this collection: 20440526
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di
Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari
Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor
Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union
Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan
Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor
Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah
diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian
Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi
legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia
yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk
semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri
lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi
SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke
Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam
pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar
adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk
SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem
Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri
primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir
kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah
disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli
seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika
mereka tidak adil.


ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance
System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary
Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade
between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by
Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement
on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia
called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all
license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber
exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get
FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the
fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,
particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180
million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and
timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of
Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John
Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,
should be reformed or abolished if they are unjust.
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox